Isu politik yang paling jelas dan paling umum sehubungan dengan kesehatan didasarkan pada tuduhan bahwa akses terhadap perawatan medis adalah tidak adil, dan hanya mengistimewakan orang kaya daripada orang miskin, orang yang berpengaruh dibanding orang yang tidak berdaya. Pelayanan medis yang diberikan kepada golongan elite, secara teknis variasinya tidak akan nyata dari satu negara ke negara lainnya, misalnya dari Swedia dan Cekoslowakia hingga Indonesia dan Senegal; nilai pelayanan yang ditawarkan untuk penduduk tertentu pada berbagai negara dapat bervariasi dengan perbandingan 1:1000 atau lebih.
Dalam banyak negara miskin, suatu golongan minorotas yang sudah ditentukan sebelumnya akan memperoleh lebih banyak perawatan medis daripada golongan mayoritas, bukan hanya disebabkan oleh karena mereka kaya saja, tetapi bisa juga karena mereka anak-anak tentara atau birokrat atau karena mereka hidup berdekatan dengan rumah sakit besar. Di negara-negara kaya, suatu golongan minoritas yang lain, kurang beruntung, bukan dalam pengertian pendapatan per kapita, karena mereka mendapatkan kurang daripada bagian mereka, melainkan karena mereka mendapat sangat sedikit dibanding dengan kebutuhan yang telah diketahuinya dari pendidikan.
Penduduk daerah kumuh tidak dapat menjangkau dokter pada saat mereka membutuhkannya, dan yang lebih buruk lagi adalah bahwa orang yang sudah lanjut usia, bila mereka miskin dan “terkurung” dalam sebuah rumah, tidak dapat melarikan diri dari dokter. Dengan alasan-alasan tersebut di atas dan beberapa alasan lain yang serupa, partai-partai politik mengubah kebutuhan untuk kesehatan menjadi permintaan untuk akses yang sama terhadap fasilitas pengobatan. Mereka biasanya tidak mempertanyakan barang-barang yang diproduksi oleh sistem pengobatan, akan tetapi menekankan agar pemilih-pemilih mereka mempunyai hak yang semua yang diproduksi bagi orang-orang tertentu yang memperoleh privilese.
Di negara-negara miskin, sebagian besar penduduk miskin jelas kurang mempunyai akses terhadap pelayanan medis dibanding dengan orang yang kaya: pelayanan yang tersedia untuk golongan minoritas, menggunakan hampir sebagian besar budjet kesehatan dan merampas sebagian besar pelayanan yang ada dari jenis pelayanan apa pun. Di semua negara Amerika Latin (kecuali Kuba), hanya satu anak dari empat golongan termiskin nomor lima dari seluruh populasi yang menyelesaikan wajib belajar lima tahun; proporsi yang serupa pula dari golongan miskin yang dapat mengharapkan pengobatan di rumah sakit apabila mereka menderita sakit keras.
Di Venezulea (sebelum Chavez memimpin), satu hari di rumah sakit biayanya sepuluh kali lipat dari rata-rata penghasilan sehari; di Bolivia, sekitar 40 lipat kali rata-rata penghasilan sehari. Di mana pun di negara Amerika Latin, golongan kaya merupakan tiga persen dari seluruh populasi dan mereka adalah tamatan perguruan tinggi, pemimpin buruh, pejabat partai politik beserta anggota keluarganya yang mempunyai akses untuk pelayanan-pelayanan melalui uang atau pun koneksi. Golongan minoritas ini mendapatkan pelayanan pengobatan yang mahal, sering dengan dokter pilihan mereka. Hampir semua dokter, yang datang dari kelas sosial yang sama dengan pasiennya, mendapat latihan berstandar internasional dengan biaya pemerintah.
Walaupun akses terhadap pelayanan rumah sakit tidak sama, ketersediaan pelayanan pengobatan tidak terhindarkan lagi berkorelasi dengan penghasilan masing-masing orang. Di Meksiko, sekitar tiga persen dari seluruh populasi mempunyai akses untuk Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Trabajadores del Estatdo (ISSSTE), yaitu bagian khusus dari sistema jaminan sosial yang masih merupakan yang terbaik dalam memadukan pelayanan perawatan personal dengan teknologi maju yang canggih. Grup yang beruntung ini terdiri dari para pegawai pemerintah yang benar-benar memperoleh perlakuan yang sama, baik mereka itu menteri ataupun pesuruh kantor, dan dapat bergantung pada pelayanan berkualitas tinggi karena mereka merupakan bagian model percontohan.
Dengan demikian, surat kabar-surat kabar dapat menginformasikan kepada guru-guru di suatu desa terpencil bahwa pembedahan di Meksiko sama baiknya dengan di Chicago, dan para ahli bedah yang melakukan operasi terhadapnya, standar kualitasnya sama dengan kolega-koleganya di Houston. Bila pejabat tinggi dirumahsakitkan, mereka dapat saja menjadi gemas karena untuk pertama kali dalam hidupnya mereka harus bersama-sama dengan kuli di sebuah kamar rumah sakit; tetapi mereka juga bangga karena komitmen sosialis di negaranya yang tinggi, terbukti dengan kesamaan fasilitas antara bos dan penjaga gedung. Kedua jenis pasien tersebut cenderung mengabaikan fakta bahwa mereka sama-sama diberi privilese oleh para pengeksploitasi. Tiga persen dari seluruh populasi penduduk diberi tempat tidur, peralatan, administrasi dan perawatan tekhnis, yang menyedot sepertiga budjet pelayanan kesehatan masyarakat dari seluruh negara.
Agar dapat menanggung biaya untuk semua orang miskin, agar mendapatkan akses yang sama terhadap pengobatan dengan kualitas yang seragam di negara-negara miskin, maka sebagian besar pelatihan dan aktivitas para profesional kesehatan mesti dihentikan, dan digantikan. Namun sebenarnya pelayanan kesehatan dasar yang efektif untuk seluruh populasi, biayanya cukup murah untuk dapat dijangkau oleh semua orang, apabila tidak seorang pun dapat memperoleh lebih banyak daripada yang lain, tanpa peduli lagi latar belakang sosial, ekonomi, medis, pendidikan, ataupun pribadi, semua tidak ada yang mendapat perlakuan khusus.
Bila prioritas diberikan untuk pemerataan di negara-negara miskin dan pelayanan dibatasi hanya pada pengobatan efektif yang mendasar saja, maka seluruh populasi akan terpacu untuk ikut serta dalam demedikalisasi perawatan kesehatan modern dan mengembangkan keterampilan serta keyakinan untuk perawatan diri sendiri; dengan demikian melindungi negeri mereka dari penyakit iatrogenik sosial.
Di negara-negara kaya, ekonomi kesehatan sedikit berbeda. Pada pandangan pertama, perhatian untuk orang miskin rupanya menuntut peningkatan lebih jauh budjet kesehatan total. Namun demikian semakin banyak orang tergantung pada pelayanan institusional, semakin sukar pula untuk mengindefikasi pemerataan dengan akses dan manfaat yang adil. Apakah pemerataan hanya akan terealisasi bila jumlah uang yang disediakan untuk pendidikan bagi orang kaya dan miskin sama? Atau apakah memang perlu si miskin memperoleh “pendidikan” yang sama walaupun lebih banyak yang harus dikeluarkan untuk mereka agar memperoleh hasil yang sama? Atau haruskah sistem pendidikan – agar adil – menjamin agar orang miskin tidak terhina dan disakiti lebih daripada orang kaya? Atau apakah pemerataan kesempatan belajar diberikan hanya bila semua warga negara berada dalam lingkungan belajar yang sama? Perang antara pemerataan melawan persamaan akses terhadap perawatan institusional, sudah berlangsung dalam dunia pendidikan, dan sekarang sedang berlangsung dalam pengobatan.
Tetapi berlawanan dengan dunia pendidikan, isu tersebut dalam bidang kesehatan dapat dengan mudah diatasi bila bukti-bukti tersedia. Pengeluaran per kapita untuk perawatan kesehatan, bahkan untuk kawasan yang paling miskin dalam populasi amerika serikat pun menunjukkan bahwa garis dasar dimana perawatan ini menjadi iatrogenik, sudah lama terlampaui. Di negara-negara kaya, bujet total untuk pelayanan si miskin, bila digunakan untuk memperkuat perawatan diri sendiri, akan lebih dari cukup, lebih banyak akses, walaupun terbatas hanya pada mereka yang sekarang menerima lebih sedikit, namun kini hanya dapat menyamakan penyampaian ilusi-ilusi profesional dan ketidakadilan.
Kesehatan meliputi dua aspek: kebebasan dan hak. Di atas kesemuanya, kesehatan menandai suatu kisaran otonomi dimana seorang manusia melakukan kontrol terhadap status biologisnya sendiri dan terhadap kondiosi-kondisi lingkungan terdekatnya. Dalam pengertian ini, kesehatan identik dengan derajat kebebasan hidup. Pertama-tama, hukum seharusnya menjamin pemerataan distribusi kesehatan sebagai kebebasan, yang pada gilirannya tergantung pada kondisi-kondisi lingkungan yang hanya mengorganisasi usaha-usaha politik yang dapat dilakukan. Di luar suatu tingkat intensitas tertentu, bagaimana meratanya distribusi perawatan kesehatan, akan menekan kesehatan sebagai kebebasan. Dalam pengertian dasar ini, perawatan kesehatan adalah persoalan kemerdekaan yang teratur dengan baik.
Termasuk dalam konsep ini adalah suatu posisi istimewa dari kebebasan yang tidak dapat dicabut untuk mengerjakan sesuatu, dan disini kemerdekaan sipil harus dibedakan dari hak-hak sipil. Kemerdekaan bertindak tanpa pengekangan dari pemerintah mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada hak-hak sipil yang diundang-undangkan oleh suatu negara untuk menjamin bahwa manusia akan mempunyai kekuatan yang sama untuk memperoleh barang atau jasa tertentu.
Kemerdekaan sipil biasanya tidak memaksa orang lain untuk memenuhi kehendak-kehendak saya; seseorang dapat mempublikasikan pendapatnya secara bebas mengenai pemerintah, tetapi hal ini tidak menjadi kewajiban setiap surat kabar untuk mencetak pendapat tersebut. Seseorang minum anggur dalam ibadahnya tetapi tidak ada masjid yang membiarkan untuk melakukan hal demikian dalam ruangannya. Pada waktu yang sama, negara sebagai penjamin kemerdekaan dapat membuat undang-undang yang melindungi hak-hak yang sama, tanpa undang-undang tersebut warga negaranya tidak akan menikmati kemerdekaannya.
Hak-hak ini memberi arti terhadap persamaan, sedangkan kemerdekaan memberi bentuk terhadap kebebasan. Salah satu cara yang pasti dalam memadamkan kebebasan berbicara, belajar, atau menyembuhkan adalah membatasinya dengan jalan mengubah sama sekali sifat hak-hak sipil secara total menjadi kewajiban-kewajiban sipil. Kebebasan untuk mendidik diri sendiri akan dibatasi menjadi masyarakat yang overedukasi seperti halnya dengan kebebasan perawatan kesehatan yang dapat ditekan dengan overmedikalisasi.
Kita akan memusatkan perhatian pada pergerakan-pergerakan yang mencoba untuk mengobati pengaruh-pengaruh pengobatan yang secara sosial adalah iatrogenik melalui kontrol politik yang legal terhadap pengelolaan, alokasi, dan organisasi aktifitas-aktifitas pengobatan. Tetapi sepanjang pengobatan merupakan suatu kebutuhan masyarakat, tidak ada satu pun reformasi yang dapat efektif kecuali kalau memberi prioritas terhadap dua pembatasan. Yang pertama, yang ada hubungannya dengan volume pengobatan institusional yang dapat dituntut oleh setiap individu: tidak seorang pun yang akan menerima pelayanan yang sedemikian luasnya sehingga pengobatannya merampas kesempatan orang lain untuk mendapatkan perawatan per kapita yang jauh lebih murah, bila dalam pertimbangan mereka (dan bukan sekedar opini seorang ahli), mereka membuat permohonan yang tingkat urgensinya sebanding untuk sumber daya masyarakat yang sama. Sebaliknya, tidak ada pelayanan yang dikenakan secara paksa kepada suatu individu pun yang berlawan dengan keinginannya: tidak seoran pun, tanpa sepengetahuannya, akan ditangkap, dipenjarakan, dirumah sakitkan, diobati atau dengan kata lain dianiaya atas nama kesehatan. Keterbatasan yang kedua, berhubungan dengan perusahaan pengobatan secara keseluruhan.
Disini, pemikiran tentang kesehatan sebagai kebebasan harus membatasi produksi total pelayanan kesehatan dalam batas-batas subiatrogenik yang memaksimumkan sinergi antara mode-mode otonom dan heteronom dalam produksi kesehatan. Dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan-pembatasan demikian mungkin tidak dapat dicapai tanpa adanya jaminan pemerataan – tanpa ekses yang sama. Dalam pengertian demikian, politik persamaan mungkin merupakan elemen yang esensial dari suatu program kesehatan yang efektif. Sebaliknya, hal-hal yang menyangkut persamaan tidak ada hubungannya dengan kendala terhadap produksi total, dan bila tidak digunakan sebagai kekuatan perimbangan untuk ekspansi perwatan medis yang institusional akan menjadi sia-sia.
Dalam banyak negara miskin, suatu golongan minorotas yang sudah ditentukan sebelumnya akan memperoleh lebih banyak perawatan medis daripada golongan mayoritas, bukan hanya disebabkan oleh karena mereka kaya saja, tetapi bisa juga karena mereka anak-anak tentara atau birokrat atau karena mereka hidup berdekatan dengan rumah sakit besar. Di negara-negara kaya, suatu golongan minoritas yang lain, kurang beruntung, bukan dalam pengertian pendapatan per kapita, karena mereka mendapatkan kurang daripada bagian mereka, melainkan karena mereka mendapat sangat sedikit dibanding dengan kebutuhan yang telah diketahuinya dari pendidikan.
Penduduk daerah kumuh tidak dapat menjangkau dokter pada saat mereka membutuhkannya, dan yang lebih buruk lagi adalah bahwa orang yang sudah lanjut usia, bila mereka miskin dan “terkurung” dalam sebuah rumah, tidak dapat melarikan diri dari dokter. Dengan alasan-alasan tersebut di atas dan beberapa alasan lain yang serupa, partai-partai politik mengubah kebutuhan untuk kesehatan menjadi permintaan untuk akses yang sama terhadap fasilitas pengobatan. Mereka biasanya tidak mempertanyakan barang-barang yang diproduksi oleh sistem pengobatan, akan tetapi menekankan agar pemilih-pemilih mereka mempunyai hak yang semua yang diproduksi bagi orang-orang tertentu yang memperoleh privilese.
Di negara-negara miskin, sebagian besar penduduk miskin jelas kurang mempunyai akses terhadap pelayanan medis dibanding dengan orang yang kaya: pelayanan yang tersedia untuk golongan minoritas, menggunakan hampir sebagian besar budjet kesehatan dan merampas sebagian besar pelayanan yang ada dari jenis pelayanan apa pun. Di semua negara Amerika Latin (kecuali Kuba), hanya satu anak dari empat golongan termiskin nomor lima dari seluruh populasi yang menyelesaikan wajib belajar lima tahun; proporsi yang serupa pula dari golongan miskin yang dapat mengharapkan pengobatan di rumah sakit apabila mereka menderita sakit keras.
Di Venezulea (sebelum Chavez memimpin), satu hari di rumah sakit biayanya sepuluh kali lipat dari rata-rata penghasilan sehari; di Bolivia, sekitar 40 lipat kali rata-rata penghasilan sehari. Di mana pun di negara Amerika Latin, golongan kaya merupakan tiga persen dari seluruh populasi dan mereka adalah tamatan perguruan tinggi, pemimpin buruh, pejabat partai politik beserta anggota keluarganya yang mempunyai akses untuk pelayanan-pelayanan melalui uang atau pun koneksi. Golongan minoritas ini mendapatkan pelayanan pengobatan yang mahal, sering dengan dokter pilihan mereka. Hampir semua dokter, yang datang dari kelas sosial yang sama dengan pasiennya, mendapat latihan berstandar internasional dengan biaya pemerintah.
Walaupun akses terhadap pelayanan rumah sakit tidak sama, ketersediaan pelayanan pengobatan tidak terhindarkan lagi berkorelasi dengan penghasilan masing-masing orang. Di Meksiko, sekitar tiga persen dari seluruh populasi mempunyai akses untuk Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Trabajadores del Estatdo (ISSSTE), yaitu bagian khusus dari sistema jaminan sosial yang masih merupakan yang terbaik dalam memadukan pelayanan perawatan personal dengan teknologi maju yang canggih. Grup yang beruntung ini terdiri dari para pegawai pemerintah yang benar-benar memperoleh perlakuan yang sama, baik mereka itu menteri ataupun pesuruh kantor, dan dapat bergantung pada pelayanan berkualitas tinggi karena mereka merupakan bagian model percontohan.
Dengan demikian, surat kabar-surat kabar dapat menginformasikan kepada guru-guru di suatu desa terpencil bahwa pembedahan di Meksiko sama baiknya dengan di Chicago, dan para ahli bedah yang melakukan operasi terhadapnya, standar kualitasnya sama dengan kolega-koleganya di Houston. Bila pejabat tinggi dirumahsakitkan, mereka dapat saja menjadi gemas karena untuk pertama kali dalam hidupnya mereka harus bersama-sama dengan kuli di sebuah kamar rumah sakit; tetapi mereka juga bangga karena komitmen sosialis di negaranya yang tinggi, terbukti dengan kesamaan fasilitas antara bos dan penjaga gedung. Kedua jenis pasien tersebut cenderung mengabaikan fakta bahwa mereka sama-sama diberi privilese oleh para pengeksploitasi. Tiga persen dari seluruh populasi penduduk diberi tempat tidur, peralatan, administrasi dan perawatan tekhnis, yang menyedot sepertiga budjet pelayanan kesehatan masyarakat dari seluruh negara.
Agar dapat menanggung biaya untuk semua orang miskin, agar mendapatkan akses yang sama terhadap pengobatan dengan kualitas yang seragam di negara-negara miskin, maka sebagian besar pelatihan dan aktivitas para profesional kesehatan mesti dihentikan, dan digantikan. Namun sebenarnya pelayanan kesehatan dasar yang efektif untuk seluruh populasi, biayanya cukup murah untuk dapat dijangkau oleh semua orang, apabila tidak seorang pun dapat memperoleh lebih banyak daripada yang lain, tanpa peduli lagi latar belakang sosial, ekonomi, medis, pendidikan, ataupun pribadi, semua tidak ada yang mendapat perlakuan khusus.
Bila prioritas diberikan untuk pemerataan di negara-negara miskin dan pelayanan dibatasi hanya pada pengobatan efektif yang mendasar saja, maka seluruh populasi akan terpacu untuk ikut serta dalam demedikalisasi perawatan kesehatan modern dan mengembangkan keterampilan serta keyakinan untuk perawatan diri sendiri; dengan demikian melindungi negeri mereka dari penyakit iatrogenik sosial.
Di negara-negara kaya, ekonomi kesehatan sedikit berbeda. Pada pandangan pertama, perhatian untuk orang miskin rupanya menuntut peningkatan lebih jauh budjet kesehatan total. Namun demikian semakin banyak orang tergantung pada pelayanan institusional, semakin sukar pula untuk mengindefikasi pemerataan dengan akses dan manfaat yang adil. Apakah pemerataan hanya akan terealisasi bila jumlah uang yang disediakan untuk pendidikan bagi orang kaya dan miskin sama? Atau apakah memang perlu si miskin memperoleh “pendidikan” yang sama walaupun lebih banyak yang harus dikeluarkan untuk mereka agar memperoleh hasil yang sama? Atau haruskah sistem pendidikan – agar adil – menjamin agar orang miskin tidak terhina dan disakiti lebih daripada orang kaya? Atau apakah pemerataan kesempatan belajar diberikan hanya bila semua warga negara berada dalam lingkungan belajar yang sama? Perang antara pemerataan melawan persamaan akses terhadap perawatan institusional, sudah berlangsung dalam dunia pendidikan, dan sekarang sedang berlangsung dalam pengobatan.
Tetapi berlawanan dengan dunia pendidikan, isu tersebut dalam bidang kesehatan dapat dengan mudah diatasi bila bukti-bukti tersedia. Pengeluaran per kapita untuk perawatan kesehatan, bahkan untuk kawasan yang paling miskin dalam populasi amerika serikat pun menunjukkan bahwa garis dasar dimana perawatan ini menjadi iatrogenik, sudah lama terlampaui. Di negara-negara kaya, bujet total untuk pelayanan si miskin, bila digunakan untuk memperkuat perawatan diri sendiri, akan lebih dari cukup, lebih banyak akses, walaupun terbatas hanya pada mereka yang sekarang menerima lebih sedikit, namun kini hanya dapat menyamakan penyampaian ilusi-ilusi profesional dan ketidakadilan.
Kesehatan meliputi dua aspek: kebebasan dan hak. Di atas kesemuanya, kesehatan menandai suatu kisaran otonomi dimana seorang manusia melakukan kontrol terhadap status biologisnya sendiri dan terhadap kondiosi-kondisi lingkungan terdekatnya. Dalam pengertian ini, kesehatan identik dengan derajat kebebasan hidup. Pertama-tama, hukum seharusnya menjamin pemerataan distribusi kesehatan sebagai kebebasan, yang pada gilirannya tergantung pada kondisi-kondisi lingkungan yang hanya mengorganisasi usaha-usaha politik yang dapat dilakukan. Di luar suatu tingkat intensitas tertentu, bagaimana meratanya distribusi perawatan kesehatan, akan menekan kesehatan sebagai kebebasan. Dalam pengertian dasar ini, perawatan kesehatan adalah persoalan kemerdekaan yang teratur dengan baik.
Termasuk dalam konsep ini adalah suatu posisi istimewa dari kebebasan yang tidak dapat dicabut untuk mengerjakan sesuatu, dan disini kemerdekaan sipil harus dibedakan dari hak-hak sipil. Kemerdekaan bertindak tanpa pengekangan dari pemerintah mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada hak-hak sipil yang diundang-undangkan oleh suatu negara untuk menjamin bahwa manusia akan mempunyai kekuatan yang sama untuk memperoleh barang atau jasa tertentu.
Kemerdekaan sipil biasanya tidak memaksa orang lain untuk memenuhi kehendak-kehendak saya; seseorang dapat mempublikasikan pendapatnya secara bebas mengenai pemerintah, tetapi hal ini tidak menjadi kewajiban setiap surat kabar untuk mencetak pendapat tersebut. Seseorang minum anggur dalam ibadahnya tetapi tidak ada masjid yang membiarkan untuk melakukan hal demikian dalam ruangannya. Pada waktu yang sama, negara sebagai penjamin kemerdekaan dapat membuat undang-undang yang melindungi hak-hak yang sama, tanpa undang-undang tersebut warga negaranya tidak akan menikmati kemerdekaannya.
Hak-hak ini memberi arti terhadap persamaan, sedangkan kemerdekaan memberi bentuk terhadap kebebasan. Salah satu cara yang pasti dalam memadamkan kebebasan berbicara, belajar, atau menyembuhkan adalah membatasinya dengan jalan mengubah sama sekali sifat hak-hak sipil secara total menjadi kewajiban-kewajiban sipil. Kebebasan untuk mendidik diri sendiri akan dibatasi menjadi masyarakat yang overedukasi seperti halnya dengan kebebasan perawatan kesehatan yang dapat ditekan dengan overmedikalisasi.
Kita akan memusatkan perhatian pada pergerakan-pergerakan yang mencoba untuk mengobati pengaruh-pengaruh pengobatan yang secara sosial adalah iatrogenik melalui kontrol politik yang legal terhadap pengelolaan, alokasi, dan organisasi aktifitas-aktifitas pengobatan. Tetapi sepanjang pengobatan merupakan suatu kebutuhan masyarakat, tidak ada satu pun reformasi yang dapat efektif kecuali kalau memberi prioritas terhadap dua pembatasan. Yang pertama, yang ada hubungannya dengan volume pengobatan institusional yang dapat dituntut oleh setiap individu: tidak seorang pun yang akan menerima pelayanan yang sedemikian luasnya sehingga pengobatannya merampas kesempatan orang lain untuk mendapatkan perawatan per kapita yang jauh lebih murah, bila dalam pertimbangan mereka (dan bukan sekedar opini seorang ahli), mereka membuat permohonan yang tingkat urgensinya sebanding untuk sumber daya masyarakat yang sama. Sebaliknya, tidak ada pelayanan yang dikenakan secara paksa kepada suatu individu pun yang berlawan dengan keinginannya: tidak seoran pun, tanpa sepengetahuannya, akan ditangkap, dipenjarakan, dirumah sakitkan, diobati atau dengan kata lain dianiaya atas nama kesehatan. Keterbatasan yang kedua, berhubungan dengan perusahaan pengobatan secara keseluruhan.
Disini, pemikiran tentang kesehatan sebagai kebebasan harus membatasi produksi total pelayanan kesehatan dalam batas-batas subiatrogenik yang memaksimumkan sinergi antara mode-mode otonom dan heteronom dalam produksi kesehatan. Dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan-pembatasan demikian mungkin tidak dapat dicapai tanpa adanya jaminan pemerataan – tanpa ekses yang sama. Dalam pengertian demikian, politik persamaan mungkin merupakan elemen yang esensial dari suatu program kesehatan yang efektif. Sebaliknya, hal-hal yang menyangkut persamaan tidak ada hubungannya dengan kendala terhadap produksi total, dan bila tidak digunakan sebagai kekuatan perimbangan untuk ekspansi perwatan medis yang institusional akan menjadi sia-sia.
0 komentar:
Posting Komentar