VIVAnews - Ratusan orang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Selasa 23 Juni 2009. Mereka menuntut perbaikan pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin di Jakarta.
"Pada prakteknya para pemegang kartu Gakin masih dipaksa membayar. Berdasarkan keputusan pemda seharusnya setiap pasien pemegang gakin dapat pelayanan gratis," ujar Koordinator Aksi, Hendri Anggoro, di depan Gedung Balaikota, Jakarta.
Dalam aksi itu, berbagai hujatan dilayangkan kepada Gubernur DKI, Fauzi Bowo, yang dituding telah melakukan liberalisasi kesehatan. Salah satunya spanduk bertuliskan "Gubernur Fauzi Bowo Pro Liberalisasi Kesehatan = antek neolib."
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan privatisasi tiga buah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga diprotes keras.
Rumah sakit yang akan diprivatisasi adalah RSUD Pasar Rebo, RSUD Haji, dan RSUD Cengkareng.
"Sekarang, kesehatan bukan lagi milik rakyat. Tapi pemerintah justru menyerahkan Tanggung jawab pelayanan kesehatan pada mekanisme pasar," kata Hendri.
Liberalisasi sektor kesehatan akan menyerahkan tanggungjawab pelayanan kesehatan kepada mekanisme pasar. Pelayanan kesehatan nantinya dapat diperjualbelikan berdasarkan mekanisme pasar.
Bukti praktek liberalisasi sektor kesehatan, menurut Hendri, dapat dilihat dari rencana pemprov DKI Jakarta untuk memprivatisasi ketiga Rumah Sakit Umum Daerah tersebut.
"Melalui keputusan pemerintah pusat beberapa RSUD telah beralih status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah sakit kemudian berhak menentukan sendiri biaya pengobatan kepada pasien," tambahnya.
Selain itu, Serikat Rakyat Miskin Indonesia juga mencermati, menjamurnya RS swasta dan RS asing di Ibukota akibat izin investasi asing di sektor kesehatan.
Sumber : VIVAnews
0 komentar:
Posting Komentar